Langkah penyelidikan yang diambil oleh Kejaksaan Federal Brasil terkait kebijakan pengawasan taruhan daring selama masa pemerintahan Lula tengah menjadi sorotan. Inisiatif ini diawali dengan tindakan administratif untuk menilai penerapan prosedur oleh Kementerian Keuangan guna memverifikasi kepatuhan operator taruhan terhadap Undang-Undang No. 14.790/2023 dan No. 13.756/2018. Selain berfokus pada aturan hukum, penelitian satu tahun ini juga menilai keberhasilan sistem kesehatan publik dalam menangani kecanduan judi.
Industri iGaming yang mulai terstruktur di Brasil semakin menunjukkan pengaruhnya. Hingga kini, sebanyak 190 platform telah mendapatkan izin beroperasi dari Sekretariat Hadiah dan Taruhan. Proses legalisasi taruhan olahraga, yang dimulai dengan Undang-Undang No. 13.756 pada tahun 2018, beralih ke tahap regulasi pada tahun 2023, dan resmi berlaku dua tahun setelahnya.
Regulasi dan Pengawasan terhadap Operator Taruhan
Sekretariat Hadiah dan Taruhan menyusun standar operasi dan kewajiban bagi para operator melalui beberapa peraturan. Ini mencakup pengawasan situs taruhan, kontrol operasional, serta tindakan pencegahan terhadap pasar ilegal. Ada sejumlah dokumen hukum yang mengatur panduan pengawasan dan pemantauan bagi operator:
- Regulasi Kementerian Keuangan SPA/MF No. 1.225, 31 Juli 2024 – Menguraikan prosedur pengawasan dan pemantauan aktivitas perjudian lotre taruhan peluang tetap dan operatornya.
- Regulasi Kementerian Keuangan SPA/MF No. 1.231, 31 Juli 2024 – Menetapkan panduan dan aturan untuk perjudian yang sehat serta kegiatan komunikasi, pemasaran, dan periklanan, yang mengatur hak petaruh dan agen operasional.
- Regulasi Kementerian Keuangan SPA/MF No. 1.233, 31 Juli 2024 – Menetapkan sanksi bagi operasi komersial jenis lotre taruhan peluang tetap.
Langkah Menuju Perjudian yang Bertanggung Jawab
Inisiatif untuk mendukung perjudian yang bertanggung jawab, standar periklanan, dan perlindungan petaruh telah ditetapkan. Dalam konteks ini, Dekrit Interministerial MF/MS/Mesp/SECOM No. 37, 6 Desember 2024, diterbitkan untuk membentuk Kelompok Kerja Interministerial yang menangani Kesehatan Mental serta Pencegahan dan Pengurangan Dampak dari Perjudian Bermasalah. Fokus utama adalah merancang langkah-langkah pencegahan, mitigasi dampak, dan dukungan bagi individu dan kelompok sosial yang mengalami perilaku perjudian bermasalah.
