Selandia Baru kini menjadi salah satu fokus utama di kancah perjudian global. Dengan rencana untuk meluncurkan pasar iGaming yang diatur secara resmi pada tahun 2027, negara ini mengambil langkah yang lebih bertahap dan penuh pertimbangan dibandingkan banyak negara lain. Meski sebagian orang berharap akan ada peluncuran lebih awal, langkah ini menyoroti tekad negara untuk melindungi konsumen dan mengurangi risiko yang mungkin timbul.
Peraturan yang dikenal sebagai Undang-Undang Kasino Daring disetujui pada tahun 2026, memberikan kerangka hukum untuk operasi perjudian daring di Selandia Baru. Meski jadwal awal merencanakan peluncuran pada Juni, ada peringatan dari para pelaku industri sejak Juli bahwa ketidakpastian hukum bisa menyebabkan penundaan. Daripada melihat ini semata sebagai kemunduran, banyak pihak menilai Selandia Baru berfokus pada regulasi yang ketat yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
Perubahan penting dari undang-undang baru ini adalah bahwa hanya operator berlisensi yang dapat menyediakan layanan perjudian daring di dalam negeri. Terdapat pembatasan signifikan yang diterapkan, yakni hanya 15 lisensi yang akan disediakan, dan setiap operator diizinkan memegang hingga tiga lisensi. Setiap lisensi harus dikaitkan dengan satu merek atau platform saja. Sementara itu, taruhan balap dan olahraga tetap eksklusif untuk TAB New Zealand.
Menurut Jarrod True dari True Legal, kebijakan ini membawa perubahan besar dalam cara Selandia Baru mengatur perjudian daring, berpindah dari pasar yang tidak teratur di luar negeri ke sistem yang lebih ketat dan terkendali. Undang-undang ini memastikan akses ke pasar dikendalikan dengan ketat dan melarang secara keras penggunaan pemasaran afiliasi dan promosi oleh influencer.
Sekalipun undang-undang sudah disahkan, masih ada banyak langkah yang harus disiapkan sebelum layanan bisa dioperasikan. Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa peluncuran pada 2027 memberikan waktu yang cukup bagi penyelesaian persiapan dengan cara yang terencana dan menyeluruh, sesuai panduan hukum. Aplikasi lisensi harus diajukan sebelum 1 Desember 2026, menandai dimulainya proses evaluasi dan pengaturan yang menyeluruh.
Jadwal pelaksanaan mencakup pengajuan minat yang dimulai pada Juli 2026, diikuti dengan proses pelelangan lisensi pada September. Para pemenang akan diundang untuk mengajukan lisensi lengkap mulai Oktober, dan izin ini diharapkan dikeluarkan pada awal 2027. Waktu yang dibutuhkan ini agar aplikasi dapat diterima, ditelaah, dan dievaluasi secara komprehensif sesuai kerangka baru, memastikan kepatuhan dan kesiapan operasional untuk mengelola serta memantau pasar.
“Penundaan ini tampaknya disengaja, mengedepankan transisi yang tertata serta infrastruktur regulasi yang kokoh daripada sekadar kecepatan masuk pasar,” demikian pendapat True.
Sebagai gantinya, Selandia Baru tampaknya lebih memprioritaskan kestabilan regulasi sebelum lisensi diberlakukan.